Ekonomi

3 Poin Penting Pembahasan Tax Amnesty di Istana Negara

Menkeu Bambang Brodjonegoro. (FOTO: MTVN/Husen Miftahudin)
Written by Bang Cuit

CuitNews, Jakarta | Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan ada tiga poin utama yang dibahas dalam rapat terbatas (ratas) mengenai tax amnesty.

Pertama, mengenai progres pembahasan di DPR, di mana sudah mulai sepekan lalu, yakni sejak awal minggu, telah dilakukan rapat kerja pertama antara pemerintah dengan komisi XI DPR.

Kemudian, lanjut Bambang, ada konsultasi antara pimpinan di DPR dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, saat ini komisi XI sedang mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dan kunjungan kepada berbagai stakeholder, mulai dari pakar, para pelaku terkait pajak, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan juga pihak-pihak lain yang diperkirakan memahami atau terdampak dari adanya tax amnesty.

“Tentunya kami berharap pembahasan akan berjalan mulus, sehingga UU (Tax Amnesty) ini bisa diselesaikan secepatnya,” papar Bambang, usai ratas tax amnesty, di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Kedua, Bambang juga melaporkan kepada Jokowi hasil dari G20 di Washington, Amerika Serikat (AS). Salah satunya menegaskan akan berlakunya automatic exchange of information atau pertukaran data secara otomatis untuk informasi pajak.

Bambang mengungkapkan, sampai saat sidang kemarin, hanya tinggal dua negara di dunia yang belum menandatangani yaitu Bahrain dan Panama.

“Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini kedua negara itu sudah menandatangani kesepakatan, sehingga tidak ada lagi negara-negara yang mencoba menyembunyikan uang-uang yang sebenarnya yang seharusnya dilaporkan ke otoritas pajak yang relevan,” jelas dia.

Baca  Pengertian Reverse Repo dan BI Rate

Ketiga, dibahas juga mengenai perlunya kepastian hukum bagi calon peserta tax amnesty. Bambang menguraikan, dalam ratas yang dihadiri oleh Kejagung, Kapolri, Menkumham, PPATK, serta OJK, juga ditegaskan bahwa salah satu elemen penting keberhasilan tax amnesty adalah adanya kepastian hukum bagi para peserta atau calon peserta dari tax amnesty.

“Artinya kerahasiaan data itu nomor satu, kemudian kedua data yang disampaikan nanti tidak bisa dijadikan sebagai bukti permulaan maupun dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, dan siapa pun yang membocorkan data tersebut justru itulah yang dikenai tindak pidana. Jadi ini hal-hal penting perlu kesepakatan semua pihak agar tax amnesty kalau nanti UU selesai bisa berjalan dengan sukses,” bebernya.

kw:

    negara yg terdampak dgn tax amnesty

About the author

Bang Cuit

Penulis sehari-hari berprofesi sebagai businessman di dunia cyber dan blogger aktif yang suka corat-coret di beberapa blog miliknya, Baginya yang penting Happy dan bisa berbagi informasi.