Internasional

Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapore Merugikan Indonesia

Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. (Foto: Ant/ROMMY PUJIANTO)
Written by Bang Cuit

CuitNews, Jakarta | Kementerian Luar Negeri Singapura meluruskan pernyataan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla terkait belum ditandatanganinya Perjanjian Ekatradisi Indonesia dengan Singapura. Kemenlu Singapura membenarkan bahwa Perjanjian Ekatradisi Indonesia dan Singapura telah ditandatangani pada 2007 di Bali.

Namun yang tidak benar adalah pernyataan Kemenlu Singapore yang menyebut Perjanjian Ekstradisi belum efektif karena DPR RI tak kunjung mengesahkan perjanjian tersebut.

Untuk diketahui, pasca ditandatanganinya Perjanjian Ekstradisi muncul kehebohan di Indonesia. Kehebohan muncul karena Perjanjian Ekstradisi dikaitkan dengan Perjanjian Pertahanan Indonesia Singapura (Defense Cooperation Agreement/DCA).

“Perjanjian Pertahanan sangat merugikan Indonesia dari berbagai aspek karena draf dibuat dari pihak Singapura. Indonesia memiliki sejumlah keberatan, namun karena Perjanjian Ekstradisi hendak ditandatangani dan pemerintah Singapura mensyaratkan kedua perjanjian ditandatangani secara bersama, maka draf yang merugikan Indonesia ditandatangani,” tutur Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com, Minggu (24/4/2016).

Selanjutnya Singapura mensyaratkan ratifikasi atas dua perjanjian tersebut dilakukan secara bersamaan atau tandem. Di sinilah publik mempermasalahkan langkah pemerintah seolah pelaku kejahatan ditukar dengan kedaulatan.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu menyikapi hal ini dengan mengambangkan proses ratifikasi ke DPR, yaitu dengan tidak menerbitkan Surat Presiden (Surpres) RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Pertahanan.

“Pemerintahan Presiden Joko Widodo seharusnya bersikap hati-hati untuk meminta DPR melakukan pembahasan atas RUU Perjanjian Ekstradisi Indonesia Singapura. Sepanjang Singapura tidak mengubah sikap untuk men-tandemkan ratifikasi kedua perjanjian dan tidak menegosiasi ulang Perjanjian Pertahanan, maka sebaiknya tidak perlu dilakukan proses ratifikasi,” ungkap Hikmahanto.

Baca  2 Kapal yang Sempat Dibajak Abu Sayyaf Kembali ke Indonesia

kw:

    singapura menguntungkan indonesia, singapura merugikan indonesia

About the author

Bang Cuit

Penulis sehari-hari berprofesi sebagai businessman di dunia cyber dan blogger aktif yang suka corat-coret di beberapa blog miliknya, Baginya yang penting Happy dan bisa berbagi informasi.